Tuesday, June 28, 2016

Golkar Batang Koalisi dengan PAN dan PKS Pada Pilkada 2017

Golkar Batang Koalisi dengan PAN dan PKS Pada Pilkada 2017 - Pada pemilihan kepala daerah 2017 tahun depan ini, dewan pimpinan daerah partai golkar Kabupaten Batang, provinsi Jawa Tengah memastikan bahwa akan berkoalisi dengan dua partai lain yang juga ternama yaitu Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera.

Golkar Batang Koalisi dengan PAN dan PKS Pada Pilkada 2017
Golkar Batang Koalisi dengan PAN dan PKS Pada Pilkada 2017


Pada hari senin, 27 juni 2016 kemarin, sukirman selaku ketua Dewan Perwakilan Daerah partai Golkar kabupaten batang mengatakan bahwa saat ini Partai Golkar hanya memiliki lima kursi di dewan, sehingga untuk memenuhi persyaratan mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil bupati pada pemilihan kepala daerah 2017 tahun depan diperlukan koalisi dengan partai lain.

Pada awak media  senin, 27 juni 2016 kemarin sukirman menjelaskan bahwa partai Golkar dipastikan akan berkoalisi dengan dua partai ternama yaitu Partai Amanat Nasional ( PAN) dan juga Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang masing-masing dari kedua partai tersebut masing-masing memiliki dua kursi sehingga sudah memenuhi persyaratan mengajukan calon bupati dan calon bupati.

Selain itu sukirman yang selaku ketua Dewan Perwakilan Daerah juga mengatakan untuk mencapai kesepakatan berkoalisi antara tiga partai tersebut, sudah dilakukan beberapa kali disusi dan selanjutnya disepakati dan mendeklarasikan koalisi tiga partai pada Pilkada 2017 mendatang.

Koalisi tiga partai yang sudah dibagun tersebut pada dasarnya saat ini memang belum memunculkan pasangan calon bupati dan juga wakil bupati, karena dirasa masih perlu beberapa pertimbangan yang juga harus di setujui dan juga di pikirkan secara matang. Koalisi tiga partai ini memang masih fokus kepada kendaraan politik yang akan dipergunakan untuk mengusung pasangan calon, tambah Sukirman.

Selain itu masih banyak juga yang harus dipersiapkan yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pencalonan nanti sehingga pasangan calon yang diusung dan juga infrastruktur pendukungnya bisa meraih kemenangan. Ungkap Sukirman lagi.

Itulah alasan dan rencana yang akan dilakukan Partai Golkar dalam pilkada tahun 2017 yaitu dengan cara berkoalisi dengan dua partai yang masing-masing memiliki dua kursi di dewan sebagai pelengkap persyaratan mencalonkan bupati dan wakil bupati. Sekian terima kasih.

Masalah Terkait Ade Komarudin Golkar Kembali Kaji Laporan KNPI

Masalah Terkait Ade Komarudin Golkar Kembali Kaji Laporan KNPI - Pada hari ini, selasa, 28 juni 2016 DPP dari partal Golongan Karya ( Golkar) akan mengkaji kembali surat DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan juga Angkatan Muda Partai Golkar ( AMPG) yang baru-baru ini melaporkan Ketua DPR Ade Komarudin.

Masalah Terkait Ade Komarudin Golkar Kembali Kaji Laporan KNPI
Masalah Terkait Ade Komarudin Golkar Kembali Kaji Laporan KNPI


Kedua organisasi kepemudaan itu meminta agar DPP dari partai Golongan Karya Mencopot Ade Komarudin dari Posisinya sebagai Ketua DPR. Ade Komarudin dinilai mendukung KNPI pimpinan Fahd El Fouze Arafiq yang telah mendapatkan SK dari Menteri Hukum Dan HAM (menkumham) dan juga dinilai telah melawan kebijakan yang ada dalam partai Golkar. Ade Komarudin juga dinilai telah mendukung Komite Nasional Pemuda Indonesia ( KNPI) ilegal yang di pimpin Rifai Darus.

Fredi Latumahina sebagai Ketua DPP dari partai Golkar dalam bidang Disiplin Organisasi, mengatakan bahwa DPP dari partai Golkar harus banyak melakukan pertimbangan untuk langsung mencopot Kadernya dari jabatan Ketua DPR fredi juga mengatakan bahwa Fahd memiliki usul  apa saja boleh, jika dia ingin melaporkan Ade Komarudin itu pun boleh-boleh saja, toh DPP dari partai Golkar akan mempertimbangkan berbagai aspek yang diperlukan dan perlu di kaji lagi, bukan malah asal copot. Hal demikian itu diperlukan pertimbangan yang luas baik dari segi undang-undang dan juga peraturan.

Saat ini, DPP dari partai Golkar masih membahas surat rekomendasi dari dua organisasi kepemudaan AMPG DAN KNPI yang melaporkan Ade Komarudin. DPP Golkar tengah mengkaji  sikap dari Ade Komarudin, yang menghadiri acara dialog KNPI tanpa adanya SK dari Menteri Hukum dan HAM. Jadi kedua hal tersebut bisa dilihat pengaduan formal, menurut Fredi.

Menurut fredi, surat pelaporan dari KNPI itu akan diproses, akan tetapi dia belum memastikan hasilnya, memang benar bahwa Fahd memiliki surat yang dapat digunakan untuk menilai kehadiran Ade Komarudin, tapi apakah itu sesuai prosedur atau tidak, untungkan partai Golkar atau  tidak, yang jelas surat itu sedang di proses dan dikaji ulang, entah hasilnya nanti memberikan teguran atau tidak, ungkap fredi.


Itulah alsan laporan KNPI dikaji kempali oleh DPP partai Golkar. Terima kasih.

Ketua Umum AMPG Meminta Agar Akom Digantikan Karena Bertentangan Dengan Partai Golkar

Ketua umum AMPG meminta agar Akom digantikan karena bertentangan dengan partai golkar - Ketua DPR Ade Komarudin (Akom) sebagai kader dan juga tokoh partai Golkar mendiskreditkan KNPI dan KLB pada forum KNPI versi Darus sebagaimana yang diberitakan oleh berbagai media. Pasalnya Akom dengan terang-terangan menunjukan posisi berlawannya dengan Partai Golkar yang mendukung pemerintah.
Ketua Umum AMPG Meminta Agar Akom Digantikan Karena Bertentangan Dengan Partai Golkar
Ketua Umum AMPG Meminta Agar Akom Digantikan Karena Bertentangan Dengan Partai Golkar

”Seharusnya Akom sebagai ketua DPR RI mengerti bahwa pemerintah hanya mwngakui KNPI hasil KLB yang memiliki SK Menkumham dan Rakernasnyapun jelas diresmikan oleh Menkopolhukkam RI yang mewakili presiden RI dan di hadiri oleh ketua umum dari partai Golkar Setya Novanto,” ungkap ketua umum Plt (SOKSI)  Depinas Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia, Ali wongso di Jakarta, sabtu (25/6).
Maka dari itu, lanjutnya, para pimpinan OKP yang berhimpun di KNPI dan sikap Ketua Bid Pemuda / ketua umum AMPG Fadh Elfouz yang meminta supaya Akom yang menjadi kader partai Golkar digantikan dapat dipahami karena Akom memang berlawanan dengan Partai Golkar..
 “seharusnya setiap kader apalagi sebagai DPR mempunyai visi dan misi yang sama, sejalan dan juga konsisten dengan garis politik partai dibawah kepemimpinan Setya Novanto sebagai Ketua umum partai Golkar” tegasnya.
Lanjutnya, bahkan politik Akom di KNPI dapat ditafsirkan ekspresinya berlawanan dengan sikap politik ketua umum partai golkar, dan seharusnya itu tidak boleh terjadi.
 “Seorang ketua DPR ataupun anggota DPR yang dari partai Golkar mutlak untuk sejalan dengan kebijakan dan posisi politik pada partai Golkar. Sebagai ketua DPR Akom wajib mengekspresikan dirinya sebagai politisi partai Golkar dan konsisten pada koridor garis partainya” ungkapnya.
Menurut Ali Wongso sikap Akom dan juga perilakunya sebagai ketua DRP di KNPI adalah fatal apabila pernyataanya bertentangan dengan Ketum dan juga kebijakan partai Golkar.
 “Jika Akom melakukannya secara sadar dan merasa dirinya benar, maka berarti Akom menantang partai Golkar dengan bertentangan dengan garis partai, maka secara tidak langsung berarti Akom mengundurkan diri jika dia mempunyai jiwa besar”, pungkasnya.


Menko Luhut: Tunggu Info Intelijen Filipina Terkait Penyenderaan WNI

Menko Luhut: Tunggu Info Intelijen Filipina Terkait Penyenderaan WNI - Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan saat memberikan pidatonya untuk membuka acara Simposium Nasional “ Membedah Tragedi 1965, pendekatan sejarah” Jakarta, senin (18/04). Acara symposium ini dilakukan selama dua hari pada tanggal 18-19 April 2016 yang dihadiri oleh 200 kelompok korban 1965 dan sebelum tragedy 1965, Kapolri, Mendagri, Jaksa agung, Menhukam, Menkopolhukam.

Menko Luhut: Tunggu Info Intelijen Filipina Terkait Penyenderaan WNI
Menko Luhut: Tunggu Info Intelijen Filipina Terkait Penyenderaan WNI


Pemerintah Indonesia masih menunggu informasi dari intelejen Filipina terkait penyanderaan anak buah kapal Indonesia oleh kelompok yang bersenjata dari Filipina.
“kita mendengar ada penyanderaan tetapi kita perlu verifikasi, intelejen Filipina sampai hari rabu (22/06) kemarin juga masih ragu,” ungkap Menteri Politik Hukum serta Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Jakarta, jumat (24/6).

Terkait dengan pernyataan Panglima TNI Jederal Gatot Nurmantyo bahwa tidak ada penyanderaan yang terjadi di Filipina, kader Golkar menyatakan bahwa itu bukan kesalahan dari Panglima TNI, karena saat itu kabarnya memang masih simpang siur.

Pada hari itu juga tetapi ditempat yang berbeda, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengecam aksi penyanderaan kapal anak buah Indonesia oleh kelompok bersenjata yang terjadi di Filipina selatan pada 20 jini 2016 kemarin.

“pemerintah Indonesia mengecam keras terulangnya penyandraan pada (ABK) WNI di Filipina selatan. Kejadian yang ketiga kalinya ini sudah tidak dapat ditoleransi” ungkap Menlu Retno di Kementerian Luar Negeri.
Ia mengatakan bahwa pada tanggal 23 juni 2016 pihaknya mendapat konfirmasi bahwa memang terjadi penyanderaan terhadap (ABK) WNI dari kapal Tongkang Robby 152 dan Tugboat Charles 001.
Retno juga mengungkapkan bahwa penyanderaan tujuh ABK tersebut terjadi di laut sulu dalam 2 tahap, yaitu pada tanggal 20 jui sekitar pukul 11.30 dan pukul 12.45 waktu setempat oleh 2 kelompok bersenjata yang berbeda.

“saat terjadi penyanderaan kapal membawa 13 orang ABK, 7 disandera dan 6 lainnya dibebaskan. Dan saat ini ABK yang bebas sedang dalam perjalanan menuju samarinda” ungkapnya.
Terkait dengan hal tersebut, retno berkata, Pemerintah Indonesia meminta kepada pemerintah Filipina agar memastikan keamanaan pada wilayah perairan Filipina selatan, agar tidak mengganggu ekonomi kawasan sekitarnya.

“Terkait hal ini pemerintah Indonesia siap memberikan kerja samanya,” ungkapnya.
Retno mengatakan bahwa pemerintah Indonesia akan melakukan segala cara agar ABK yang disandera tersebut dibebaskan".

Pemerintah Indonesia juga akan melakukan rapat koordinasi di kantor menteri politik hokum dan keamanan dengan semuan pihak yang terkait. “Keselamatan ketujuh ABK WNI tersebut merupakan prioritas,” ungkapnya.

Monday, June 27, 2016

PDIP Bantah Bahwa Jadinya Jokowi Sebagai Presiden Karena Pengembang

PDIP Bantah Bahwa Jadinya Jokowi Sebagai Presiden Karena Pengembang - Eva Kusuma Sundari, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membantah bahwa jadinya presiden joko widodo sebagai presiden, bukan karena pengembang seperti yang banyak diberitakan saat ini.


PDIP Bantah Bahwa Jadinya Jokowi Sebagai Presiden Karena Pengembang
PDIP Bantah Bahwa Jadinya Jokowi Sebagai Presiden Karena Pengembang


Eva membantah dengan jelas pernyataan yang dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Tjahaja Purnama atau Ahok yang dulunya wakil gubernur DKI Jakarta semasa pemerintahan joko widodo,  yang mengatakan bahwa joko widodo tidak akan pernah menjadi presiden tanpa adanya bantuan pengembang. Hal inilah yang akhirnya membuat ramai pemberitaan dan akhirnya mengundang Eva Kusuma Sundari untuk membantah hal ini.

Demi memperkuat bantahan yang dilakukan oleh politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini membeberkan apa sebenarnya faktor penentu joko widododo bisa menjadi presiden. Empat hal yang dimaksud antara lain yaitu door to door para relawan yang membantu joko widodo, Konser Slank, debat calon presiden dan juga janji penetapan hari santri nasional, itulah yang menjadi penentu kemenangan, bukan uang pengembang, kemenangan joko widodo itu murni karena keringat rakyat, gotong royong dan juga kegiatan yang tulus ke jokowi. Terang Eva kepada awak media belum lama ini.

Selain hal-hal itu, do'a keluarga, metidasi hingga para penyandang dana untuk membiayai kegiatan para relawan ikut berkontribusi dalam kemenangan joko widodo di pilpres 2014.
Hal-hal itulah yang mendorong politikus PDIP Eva Kusuma Sundari untuk menjelaskan dan membantah pernyataan dari gubernur DKI Jakarta baru-baru ini yang menggemparkan dunia politik baru-baru ini. Berita ini belum jelas apa yang sebenarnya, tetapi karena penjelasan dari Eva Kusumu Sundari yang termasuk politikus dari pihak PDIP ini sedikit memberikan titik terang dari berita ini. 

Itulah beberapa bantahan dari Eva Kusuma Sundari yang baru-baru ini di banyak di bahas di dunia politik, bantahan tersebut ditujukan karena adanya pernyataan dari gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja purnama yang mengatakan bahwa joko widodo tidak mungkin jadi presiden tanpa adanya pengembang. Semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat dan terima kasih.

Ketua MK dijadwalkan mengunjungi Pesiden Jokowi, Ada Apa?

Ketua MK dijadwalkan mengunjungi Pesiden Jokowi - Bapak presiden Joko widodo hari ini dijadwalkan mendapatkan kunjungan dari ketua Mahkamah Konstitusi (MK) arief hidayat. Kunjungan ini akan dilaksanakan pada hari ini yaitu senin, 27 juni 2016. Kunjungan ini belum diketahui pasti akan membahas tentang hal apa, akan tetapi karena banyak'ya kasus yang saat ini di tangani MK, kemungkinan MK akan menyampaikan kasus-kasus dan masalah tersebut pada Presiden.

Ketua MK dijadwalkan mengunjungi Pesiden Jokowi, Ada Apa?
Ketua MK dijadwalkan mengunjungi Pesiden Jokowi, Ada Apa?


Pertemuan yang akan dilakukan oleh ketua mahkamah konstitusi dengan presiden joko widodo pada pagi hari ini akan dilaksanakan di istana negara, yang beralamat di jalan merdeka utara, jakarta pusat pada pukul 10.00 WIB.

Permasalahan atau hal yang akan dibahas pada pertemuan itu memang belum jelas dan belum dipulikasikan kepada publik, hingga masih banyak pertanyaan dari para awak media dan juga pihak-pihak terkait apa sebenarnya apa yang dibahas pada pertemuan presiden jokowi dan ketua hakim dari mahkamah konstitusi ini. Hingga sampai berita ini pun dimuat masih belum ada berita resmi dari pihak istana.

Dalam pertemuan antara presiden dan ketua hakim mahkamah konstitusi yang dilakukan hari ini, rencananya presiden joko widodo akan didampingi oleh menteri terkait dan beberapa pembantunya yang berkantor di komplek istana kepresidenan khususnya.

Kunjungan atau pertemuan ini juga masih belum diketahui kira-kira akan menghabiskan waktu berapa lama, karena untuk kunjungan ini banyak pihak yang masih menutup berita dan juga info terupdate nya. Untuk mengetahui hal tersebut dibutuhkan waktu yang cukup lama dan harus menunggu pertemuan yang belum diketahui berapa lama pelaksanaannya.

Dengan tertutupnya info ini, maka banyak awak media yang mempertanyakan dan masih menunggu info lebih lanjut mengenai pembahasan apa yang akan dilakukan oleh kedua tokoh penting indonesia ini.

Itulah info mengenai agenda pertemuan bapak presiden joko widodo dengan hakim ketua mahkamah konstitusi yang dilakukan hari ini , senin, 27 juni 2016. Walaupun memang masih belum diketahui pasti apa yang akan di bahas dalam pertemuan itu, tapi sudah banyak yang mengira bahwa pertemuan ini akan membahas mengenai permasalahn negara yang baru-baru ini terjadi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.

Sunday, June 26, 2016

Perusahaan ABK Diminta Ikut Menebus Sandera Jika Tidak Ingin Di Tuntut

Perusahaan ABK Diminta Ikut Menebus Sandera Jika Tidak Ingin Di Tuntut - Terkait dengan terulangnya penyanderaan Anak Buah Kapal (ABK) Warga Negara Indonesia (WNI), Hikmahanto Juwana selaku Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia mengatakan bahwa masalah ini harus disikapi secara bijak, dan tegas oleh pemerintah.

Perusahaan ABK Diminta Ikut Menebus Sandera Jika Tidak Ingin Di Tuntut
Perusahaan ABK Diminta Ikut Menebus Sandera Jika Tidak Ingin Di Tuntut


Terulangnya kasus penyanderaan ini membuktikan bahwa pemerintah dirasa belum mampu menuntaskan masalah yang menyangkut ABK. Oleh karena ini, Hikmahanto Juwana meminta keikutsertaan pemerintah dalam menangani kadus ini. Pemerintah dierasa harus ikut andil dalam proses pembebasan Anak Buah Kapal (ABK) tersebut. Pemerintah disini bukan melulu harus sekelas Presiden, Menhan, Menlu, Panglima TNI dan Kapolri. Tetapi para bawahan yang terkait masalah penyanderaan ABK inilah yang harus banyak ambil andil, sebut saja perusahaan ABK itu sendiri.

"Para bawahan yang mempunyai tugas yang terkait kasus prnyanderaan tersebutlah yang harus berperan. Selain itu perusahaan ABK yang terkait juga harus ikut serta dalam proses pembebasan ABK yang disandera. Pihak perusahaan pun harus cepat mrngklarifikasi terkait sistem dan pengawasan yang ia terapkan." Ungkap Hikmahanto Juwana.

Meski pemerintah diminta untuk ikut serta dan turun tangan, Hikmahanto nenambahkan bahwa perusahaan ABK yang terkait tidak boleh lepas dari kasus ini dan membiarkan penerintah ambil andil sendiri. Karena perusahaan ABK memiliki keterkaitan yang paling besar, merekalaho yang harus turun tangan paling besar. Pemerintah hanya sekedar membantu dalam penyelesaian kasus pentanderaan tersebut.

Sementara itu, Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pun telah mengkonfirmasi kebenaran penyanderaan ABK tersebut. Informasi terkait didapat pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 kemarin. Dalam penyanderaan kali ini telah melibatkan 7 warga negara indonesia yang merupakan anak buah kapal TB Charles 001 dan kapal Tongkang Robi 152. Dipastikan penyanderaan kali ini dilakukan oleh kelompok bersenjata dari negara Filiphina.


Dalam jumpa pers di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada hari Jumat 24 Juni 2016 kemarin Retno Marsudi juga menambahkan bahwa penyanderaan terhadap 7 orang ABK terjadi di Laut Sulu. Penyanderaan ini terjadi 2 kali diwaktu yang berbeda. Yang pertama pada 20 Juni 2016 pukul 11.30. Yang kedua terjadi pada pukul 12.45 waktu setempat oleh dua kelompok bersenjata yang berbeda.