Tuesday, June 28, 2016

Golkar Batang Koalisi dengan PAN dan PKS Pada Pilkada 2017

Golkar Batang Koalisi dengan PAN dan PKS Pada Pilkada 2017 - Pada pemilihan kepala daerah 2017 tahun depan ini, dewan pimpinan daerah partai golkar Kabupaten Batang, provinsi Jawa Tengah memastikan bahwa akan berkoalisi dengan dua partai lain yang juga ternama yaitu Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera.

Golkar Batang Koalisi dengan PAN dan PKS Pada Pilkada 2017
Golkar Batang Koalisi dengan PAN dan PKS Pada Pilkada 2017


Pada hari senin, 27 juni 2016 kemarin, sukirman selaku ketua Dewan Perwakilan Daerah partai Golkar kabupaten batang mengatakan bahwa saat ini Partai Golkar hanya memiliki lima kursi di dewan, sehingga untuk memenuhi persyaratan mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil bupati pada pemilihan kepala daerah 2017 tahun depan diperlukan koalisi dengan partai lain.

Pada awak media  senin, 27 juni 2016 kemarin sukirman menjelaskan bahwa partai Golkar dipastikan akan berkoalisi dengan dua partai ternama yaitu Partai Amanat Nasional ( PAN) dan juga Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang masing-masing dari kedua partai tersebut masing-masing memiliki dua kursi sehingga sudah memenuhi persyaratan mengajukan calon bupati dan calon bupati.

Selain itu sukirman yang selaku ketua Dewan Perwakilan Daerah juga mengatakan untuk mencapai kesepakatan berkoalisi antara tiga partai tersebut, sudah dilakukan beberapa kali disusi dan selanjutnya disepakati dan mendeklarasikan koalisi tiga partai pada Pilkada 2017 mendatang.

Koalisi tiga partai yang sudah dibagun tersebut pada dasarnya saat ini memang belum memunculkan pasangan calon bupati dan juga wakil bupati, karena dirasa masih perlu beberapa pertimbangan yang juga harus di setujui dan juga di pikirkan secara matang. Koalisi tiga partai ini memang masih fokus kepada kendaraan politik yang akan dipergunakan untuk mengusung pasangan calon, tambah Sukirman.

Selain itu masih banyak juga yang harus dipersiapkan yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pencalonan nanti sehingga pasangan calon yang diusung dan juga infrastruktur pendukungnya bisa meraih kemenangan. Ungkap Sukirman lagi.

Itulah alasan dan rencana yang akan dilakukan Partai Golkar dalam pilkada tahun 2017 yaitu dengan cara berkoalisi dengan dua partai yang masing-masing memiliki dua kursi di dewan sebagai pelengkap persyaratan mencalonkan bupati dan wakil bupati. Sekian terima kasih.

Masalah Terkait Ade Komarudin Golkar Kembali Kaji Laporan KNPI

Masalah Terkait Ade Komarudin Golkar Kembali Kaji Laporan KNPI - Pada hari ini, selasa, 28 juni 2016 DPP dari partal Golongan Karya ( Golkar) akan mengkaji kembali surat DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan juga Angkatan Muda Partai Golkar ( AMPG) yang baru-baru ini melaporkan Ketua DPR Ade Komarudin.

Masalah Terkait Ade Komarudin Golkar Kembali Kaji Laporan KNPI
Masalah Terkait Ade Komarudin Golkar Kembali Kaji Laporan KNPI


Kedua organisasi kepemudaan itu meminta agar DPP dari partai Golongan Karya Mencopot Ade Komarudin dari Posisinya sebagai Ketua DPR. Ade Komarudin dinilai mendukung KNPI pimpinan Fahd El Fouze Arafiq yang telah mendapatkan SK dari Menteri Hukum Dan HAM (menkumham) dan juga dinilai telah melawan kebijakan yang ada dalam partai Golkar. Ade Komarudin juga dinilai telah mendukung Komite Nasional Pemuda Indonesia ( KNPI) ilegal yang di pimpin Rifai Darus.

Fredi Latumahina sebagai Ketua DPP dari partai Golkar dalam bidang Disiplin Organisasi, mengatakan bahwa DPP dari partai Golkar harus banyak melakukan pertimbangan untuk langsung mencopot Kadernya dari jabatan Ketua DPR fredi juga mengatakan bahwa Fahd memiliki usul  apa saja boleh, jika dia ingin melaporkan Ade Komarudin itu pun boleh-boleh saja, toh DPP dari partai Golkar akan mempertimbangkan berbagai aspek yang diperlukan dan perlu di kaji lagi, bukan malah asal copot. Hal demikian itu diperlukan pertimbangan yang luas baik dari segi undang-undang dan juga peraturan.

Saat ini, DPP dari partai Golkar masih membahas surat rekomendasi dari dua organisasi kepemudaan AMPG DAN KNPI yang melaporkan Ade Komarudin. DPP Golkar tengah mengkaji  sikap dari Ade Komarudin, yang menghadiri acara dialog KNPI tanpa adanya SK dari Menteri Hukum dan HAM. Jadi kedua hal tersebut bisa dilihat pengaduan formal, menurut Fredi.

Menurut fredi, surat pelaporan dari KNPI itu akan diproses, akan tetapi dia belum memastikan hasilnya, memang benar bahwa Fahd memiliki surat yang dapat digunakan untuk menilai kehadiran Ade Komarudin, tapi apakah itu sesuai prosedur atau tidak, untungkan partai Golkar atau  tidak, yang jelas surat itu sedang di proses dan dikaji ulang, entah hasilnya nanti memberikan teguran atau tidak, ungkap fredi.


Itulah alsan laporan KNPI dikaji kempali oleh DPP partai Golkar. Terima kasih.

Ketua Umum AMPG Meminta Agar Akom Digantikan Karena Bertentangan Dengan Partai Golkar

Ketua umum AMPG meminta agar Akom digantikan karena bertentangan dengan partai golkar - Ketua DPR Ade Komarudin (Akom) sebagai kader dan juga tokoh partai Golkar mendiskreditkan KNPI dan KLB pada forum KNPI versi Darus sebagaimana yang diberitakan oleh berbagai media. Pasalnya Akom dengan terang-terangan menunjukan posisi berlawannya dengan Partai Golkar yang mendukung pemerintah.
Ketua Umum AMPG Meminta Agar Akom Digantikan Karena Bertentangan Dengan Partai Golkar
Ketua Umum AMPG Meminta Agar Akom Digantikan Karena Bertentangan Dengan Partai Golkar

”Seharusnya Akom sebagai ketua DPR RI mengerti bahwa pemerintah hanya mwngakui KNPI hasil KLB yang memiliki SK Menkumham dan Rakernasnyapun jelas diresmikan oleh Menkopolhukkam RI yang mewakili presiden RI dan di hadiri oleh ketua umum dari partai Golkar Setya Novanto,” ungkap ketua umum Plt (SOKSI)  Depinas Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia, Ali wongso di Jakarta, sabtu (25/6).
Maka dari itu, lanjutnya, para pimpinan OKP yang berhimpun di KNPI dan sikap Ketua Bid Pemuda / ketua umum AMPG Fadh Elfouz yang meminta supaya Akom yang menjadi kader partai Golkar digantikan dapat dipahami karena Akom memang berlawanan dengan Partai Golkar..
 “seharusnya setiap kader apalagi sebagai DPR mempunyai visi dan misi yang sama, sejalan dan juga konsisten dengan garis politik partai dibawah kepemimpinan Setya Novanto sebagai Ketua umum partai Golkar” tegasnya.
Lanjutnya, bahkan politik Akom di KNPI dapat ditafsirkan ekspresinya berlawanan dengan sikap politik ketua umum partai golkar, dan seharusnya itu tidak boleh terjadi.
 “Seorang ketua DPR ataupun anggota DPR yang dari partai Golkar mutlak untuk sejalan dengan kebijakan dan posisi politik pada partai Golkar. Sebagai ketua DPR Akom wajib mengekspresikan dirinya sebagai politisi partai Golkar dan konsisten pada koridor garis partainya” ungkapnya.
Menurut Ali Wongso sikap Akom dan juga perilakunya sebagai ketua DRP di KNPI adalah fatal apabila pernyataanya bertentangan dengan Ketum dan juga kebijakan partai Golkar.
 “Jika Akom melakukannya secara sadar dan merasa dirinya benar, maka berarti Akom menantang partai Golkar dengan bertentangan dengan garis partai, maka secara tidak langsung berarti Akom mengundurkan diri jika dia mempunyai jiwa besar”, pungkasnya.


Menko Luhut: Tunggu Info Intelijen Filipina Terkait Penyenderaan WNI

Menko Luhut: Tunggu Info Intelijen Filipina Terkait Penyenderaan WNI - Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan saat memberikan pidatonya untuk membuka acara Simposium Nasional “ Membedah Tragedi 1965, pendekatan sejarah” Jakarta, senin (18/04). Acara symposium ini dilakukan selama dua hari pada tanggal 18-19 April 2016 yang dihadiri oleh 200 kelompok korban 1965 dan sebelum tragedy 1965, Kapolri, Mendagri, Jaksa agung, Menhukam, Menkopolhukam.

Menko Luhut: Tunggu Info Intelijen Filipina Terkait Penyenderaan WNI
Menko Luhut: Tunggu Info Intelijen Filipina Terkait Penyenderaan WNI


Pemerintah Indonesia masih menunggu informasi dari intelejen Filipina terkait penyanderaan anak buah kapal Indonesia oleh kelompok yang bersenjata dari Filipina.
“kita mendengar ada penyanderaan tetapi kita perlu verifikasi, intelejen Filipina sampai hari rabu (22/06) kemarin juga masih ragu,” ungkap Menteri Politik Hukum serta Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Jakarta, jumat (24/6).

Terkait dengan pernyataan Panglima TNI Jederal Gatot Nurmantyo bahwa tidak ada penyanderaan yang terjadi di Filipina, kader Golkar menyatakan bahwa itu bukan kesalahan dari Panglima TNI, karena saat itu kabarnya memang masih simpang siur.

Pada hari itu juga tetapi ditempat yang berbeda, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengecam aksi penyanderaan kapal anak buah Indonesia oleh kelompok bersenjata yang terjadi di Filipina selatan pada 20 jini 2016 kemarin.

“pemerintah Indonesia mengecam keras terulangnya penyandraan pada (ABK) WNI di Filipina selatan. Kejadian yang ketiga kalinya ini sudah tidak dapat ditoleransi” ungkap Menlu Retno di Kementerian Luar Negeri.
Ia mengatakan bahwa pada tanggal 23 juni 2016 pihaknya mendapat konfirmasi bahwa memang terjadi penyanderaan terhadap (ABK) WNI dari kapal Tongkang Robby 152 dan Tugboat Charles 001.
Retno juga mengungkapkan bahwa penyanderaan tujuh ABK tersebut terjadi di laut sulu dalam 2 tahap, yaitu pada tanggal 20 jui sekitar pukul 11.30 dan pukul 12.45 waktu setempat oleh 2 kelompok bersenjata yang berbeda.

“saat terjadi penyanderaan kapal membawa 13 orang ABK, 7 disandera dan 6 lainnya dibebaskan. Dan saat ini ABK yang bebas sedang dalam perjalanan menuju samarinda” ungkapnya.
Terkait dengan hal tersebut, retno berkata, Pemerintah Indonesia meminta kepada pemerintah Filipina agar memastikan keamanaan pada wilayah perairan Filipina selatan, agar tidak mengganggu ekonomi kawasan sekitarnya.

“Terkait hal ini pemerintah Indonesia siap memberikan kerja samanya,” ungkapnya.
Retno mengatakan bahwa pemerintah Indonesia akan melakukan segala cara agar ABK yang disandera tersebut dibebaskan".

Pemerintah Indonesia juga akan melakukan rapat koordinasi di kantor menteri politik hokum dan keamanan dengan semuan pihak yang terkait. “Keselamatan ketujuh ABK WNI tersebut merupakan prioritas,” ungkapnya.

Monday, June 27, 2016

PDIP Bantah Bahwa Jadinya Jokowi Sebagai Presiden Karena Pengembang

PDIP Bantah Bahwa Jadinya Jokowi Sebagai Presiden Karena Pengembang - Eva Kusuma Sundari, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membantah bahwa jadinya presiden joko widodo sebagai presiden, bukan karena pengembang seperti yang banyak diberitakan saat ini.


PDIP Bantah Bahwa Jadinya Jokowi Sebagai Presiden Karena Pengembang
PDIP Bantah Bahwa Jadinya Jokowi Sebagai Presiden Karena Pengembang


Eva membantah dengan jelas pernyataan yang dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Tjahaja Purnama atau Ahok yang dulunya wakil gubernur DKI Jakarta semasa pemerintahan joko widodo,  yang mengatakan bahwa joko widodo tidak akan pernah menjadi presiden tanpa adanya bantuan pengembang. Hal inilah yang akhirnya membuat ramai pemberitaan dan akhirnya mengundang Eva Kusuma Sundari untuk membantah hal ini.

Demi memperkuat bantahan yang dilakukan oleh politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini membeberkan apa sebenarnya faktor penentu joko widododo bisa menjadi presiden. Empat hal yang dimaksud antara lain yaitu door to door para relawan yang membantu joko widodo, Konser Slank, debat calon presiden dan juga janji penetapan hari santri nasional, itulah yang menjadi penentu kemenangan, bukan uang pengembang, kemenangan joko widodo itu murni karena keringat rakyat, gotong royong dan juga kegiatan yang tulus ke jokowi. Terang Eva kepada awak media belum lama ini.

Selain hal-hal itu, do'a keluarga, metidasi hingga para penyandang dana untuk membiayai kegiatan para relawan ikut berkontribusi dalam kemenangan joko widodo di pilpres 2014.
Hal-hal itulah yang mendorong politikus PDIP Eva Kusuma Sundari untuk menjelaskan dan membantah pernyataan dari gubernur DKI Jakarta baru-baru ini yang menggemparkan dunia politik baru-baru ini. Berita ini belum jelas apa yang sebenarnya, tetapi karena penjelasan dari Eva Kusumu Sundari yang termasuk politikus dari pihak PDIP ini sedikit memberikan titik terang dari berita ini. 

Itulah beberapa bantahan dari Eva Kusuma Sundari yang baru-baru ini di banyak di bahas di dunia politik, bantahan tersebut ditujukan karena adanya pernyataan dari gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja purnama yang mengatakan bahwa joko widodo tidak mungkin jadi presiden tanpa adanya pengembang. Semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat dan terima kasih.

Ketua MK dijadwalkan mengunjungi Pesiden Jokowi, Ada Apa?

Ketua MK dijadwalkan mengunjungi Pesiden Jokowi - Bapak presiden Joko widodo hari ini dijadwalkan mendapatkan kunjungan dari ketua Mahkamah Konstitusi (MK) arief hidayat. Kunjungan ini akan dilaksanakan pada hari ini yaitu senin, 27 juni 2016. Kunjungan ini belum diketahui pasti akan membahas tentang hal apa, akan tetapi karena banyak'ya kasus yang saat ini di tangani MK, kemungkinan MK akan menyampaikan kasus-kasus dan masalah tersebut pada Presiden.

Ketua MK dijadwalkan mengunjungi Pesiden Jokowi, Ada Apa?
Ketua MK dijadwalkan mengunjungi Pesiden Jokowi, Ada Apa?


Pertemuan yang akan dilakukan oleh ketua mahkamah konstitusi dengan presiden joko widodo pada pagi hari ini akan dilaksanakan di istana negara, yang beralamat di jalan merdeka utara, jakarta pusat pada pukul 10.00 WIB.

Permasalahan atau hal yang akan dibahas pada pertemuan itu memang belum jelas dan belum dipulikasikan kepada publik, hingga masih banyak pertanyaan dari para awak media dan juga pihak-pihak terkait apa sebenarnya apa yang dibahas pada pertemuan presiden jokowi dan ketua hakim dari mahkamah konstitusi ini. Hingga sampai berita ini pun dimuat masih belum ada berita resmi dari pihak istana.

Dalam pertemuan antara presiden dan ketua hakim mahkamah konstitusi yang dilakukan hari ini, rencananya presiden joko widodo akan didampingi oleh menteri terkait dan beberapa pembantunya yang berkantor di komplek istana kepresidenan khususnya.

Kunjungan atau pertemuan ini juga masih belum diketahui kira-kira akan menghabiskan waktu berapa lama, karena untuk kunjungan ini banyak pihak yang masih menutup berita dan juga info terupdate nya. Untuk mengetahui hal tersebut dibutuhkan waktu yang cukup lama dan harus menunggu pertemuan yang belum diketahui berapa lama pelaksanaannya.

Dengan tertutupnya info ini, maka banyak awak media yang mempertanyakan dan masih menunggu info lebih lanjut mengenai pembahasan apa yang akan dilakukan oleh kedua tokoh penting indonesia ini.

Itulah info mengenai agenda pertemuan bapak presiden joko widodo dengan hakim ketua mahkamah konstitusi yang dilakukan hari ini , senin, 27 juni 2016. Walaupun memang masih belum diketahui pasti apa yang akan di bahas dalam pertemuan itu, tapi sudah banyak yang mengira bahwa pertemuan ini akan membahas mengenai permasalahn negara yang baru-baru ini terjadi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.

Sunday, June 26, 2016

Perusahaan ABK Diminta Ikut Menebus Sandera Jika Tidak Ingin Di Tuntut

Perusahaan ABK Diminta Ikut Menebus Sandera Jika Tidak Ingin Di Tuntut - Terkait dengan terulangnya penyanderaan Anak Buah Kapal (ABK) Warga Negara Indonesia (WNI), Hikmahanto Juwana selaku Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia mengatakan bahwa masalah ini harus disikapi secara bijak, dan tegas oleh pemerintah.

Perusahaan ABK Diminta Ikut Menebus Sandera Jika Tidak Ingin Di Tuntut
Perusahaan ABK Diminta Ikut Menebus Sandera Jika Tidak Ingin Di Tuntut


Terulangnya kasus penyanderaan ini membuktikan bahwa pemerintah dirasa belum mampu menuntaskan masalah yang menyangkut ABK. Oleh karena ini, Hikmahanto Juwana meminta keikutsertaan pemerintah dalam menangani kadus ini. Pemerintah dierasa harus ikut andil dalam proses pembebasan Anak Buah Kapal (ABK) tersebut. Pemerintah disini bukan melulu harus sekelas Presiden, Menhan, Menlu, Panglima TNI dan Kapolri. Tetapi para bawahan yang terkait masalah penyanderaan ABK inilah yang harus banyak ambil andil, sebut saja perusahaan ABK itu sendiri.

"Para bawahan yang mempunyai tugas yang terkait kasus prnyanderaan tersebutlah yang harus berperan. Selain itu perusahaan ABK yang terkait juga harus ikut serta dalam proses pembebasan ABK yang disandera. Pihak perusahaan pun harus cepat mrngklarifikasi terkait sistem dan pengawasan yang ia terapkan." Ungkap Hikmahanto Juwana.

Meski pemerintah diminta untuk ikut serta dan turun tangan, Hikmahanto nenambahkan bahwa perusahaan ABK yang terkait tidak boleh lepas dari kasus ini dan membiarkan penerintah ambil andil sendiri. Karena perusahaan ABK memiliki keterkaitan yang paling besar, merekalaho yang harus turun tangan paling besar. Pemerintah hanya sekedar membantu dalam penyelesaian kasus pentanderaan tersebut.

Sementara itu, Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pun telah mengkonfirmasi kebenaran penyanderaan ABK tersebut. Informasi terkait didapat pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 kemarin. Dalam penyanderaan kali ini telah melibatkan 7 warga negara indonesia yang merupakan anak buah kapal TB Charles 001 dan kapal Tongkang Robi 152. Dipastikan penyanderaan kali ini dilakukan oleh kelompok bersenjata dari negara Filiphina.


Dalam jumpa pers di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada hari Jumat 24 Juni 2016 kemarin Retno Marsudi juga menambahkan bahwa penyanderaan terhadap 7 orang ABK terjadi di Laut Sulu. Penyanderaan ini terjadi 2 kali diwaktu yang berbeda. Yang pertama pada 20 Juni 2016 pukul 11.30. Yang kedua terjadi pada pukul 12.45 waktu setempat oleh dua kelompok bersenjata yang berbeda.

Kampanye Melawan Kemiskinan, PBB Menggandeng Enam Perusahaan Komunikasi Global

Kampanye Melawan Kemiskinan, PBB Menggandeng Enam Perusahaan Komunikasi Global - Untuk kali pertama, Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB menggandeng perusahaan-perusahaan komunikasi global untuk mendukung kampanye "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan". Tak hanya satu atau dua perusahaan, melainkan enam perusahaan yang dilibatkan. Meski baru pertama kali menggandeng perusahaan komunikasi global, diharapkan setelah ini banyak pihak-pihak lain yang iku bergabung dengan PBB. Hal ini tercantum dalam siaran pers yang dikirim dari Departemen Informasi Publik pada hari Jumat malam atau Sabtu dini hari waktu Cannes, Perancis.

Kampanye Melawan Kemiskinan, PBB Menggandeng Enam Perusahaan Komunikasi Global
Kampanye Melawan Kemiskinan, PBB Menggandeng Enam Perusahaan Komunikasi Global


"Hari ini, industri komunikasi membuat langkah bersejarah untuk melawan kemiskinan, ketidakadilan, dan ketimpangan" Ucap Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon di Festival Kreatif Singa di Cannes.

Ban Ki Moon juga menambahkan bahwa perusahaan komunikasi terbesar di dunia yang biasanya dianggap mustahil pun ikut bergabung dengan PBB. Perusahaan besar tersebut telah setuju mengesampingkan perbedaan untuk mendukung kerja sama bagi pencapaian target dalam "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030. Nama-nama perusahaan yang terkait antara lain, Dentsu, IPG, WPP, Omnicom, Publicis Groupe, dan Havas. Perusahaan-perusahaan tersebut kebanyakan bergerak di industri komunikasi perusahaan, humas, dan pemasaran.

Setelah ketergabungan perusahaan-perusahaan komunikasi global dengan PBB, target jangka panjang maupun jangka pendek pun telah ditentukan. Target jangka pendeknya yaitu mendirong pelaku industri terlibat dalam kampanye melawan kemiskinan tersebut serta bersama-sama meningkatkan kesadaran pentingnya SDGs. Program yang telah disusun ini akan disalurkan melalui kampanye global dengan kontribusi perusahaan komunikaai global yang lain.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon juga menambahkan agar pencapaian target dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) membuahkan hasil yang diharapkan, membutuhkan kerja sama dan keseriusan untuk kemanusiaan hingga 15 tahun dari sekarang.

"Sekarang adalah waktunya kita memulai inovasi ini. Dalam tahun pertama, target kita adalah 15 tahun yang akan datang. Jika dari awal kita sudah berada di jalur dan tempat yang tepat, maka ini adalah awal yang baik dan sangat penting untuk pencapaian tujuan kita bersama." Tutur Ban Ki Moon..

Saturday, June 25, 2016

Pertanyaan Loyalitas Calon Kapolri ke Presiden oleh Komisi III DPR, Apa Itu?

Pertanyaan Loyalitas Calon Kapolri ke Presiden oleh Komisi III DPR
Berita mengenai pencalonan tunggal calon Kapolri Komjen Tito Karnavian pastinya sudah anda dengar dan anda ikuti beritanya. Karena memang pencalonan Kapolri saat ini di rekomendasikan oleh Presiden RI bapak Joko Widodo, oleh karena itu pada saat melakukan uji kepatutan dan kelayakan, Komjen Tito Karnavian mendapatkan pertanyaan mengenai loyalitas yang dimiliki calon kapolri tunggal ini kepada presiden. Pertanyaan ini di lontarkan  oleh Benny dalam rapat Komisi III DPR, kompleks parlemen, senayan Jakarta  pada kamis 23/6/2016.

Pertanyaan Loyalitas Calon Kapolri ke Presiden oleh Komisi III DPR, Apa Itu?
Pertanyaan Loyalitas Calon Kapolri ke Presiden oleh Komisi III DPR, Apa Itu?


Pertanyaan yang dilontarkan Benny ini tentunya berbeda dengan pertanyaan dari anggota Komisi III lainnya. Pertanyaan ini diminta oleh Benny untuk langsung di jawab berbeda dengan pertanyaan dari anggota Komisi III lain yang akan di jawab belakangan oleh Calon Kapolri.  Menanggapi pertanyaan dari Benny tersebut, Tito pun mengatakan institusi polri adalah institusi yang berbeda karena berada pada dua komponen, yaitu komponen eksekutif dan komponen Yudikatif.

Dalam konteks eksekutif, penyelenggaraan negara, polri harus Loyal penuh kepada pak Presiden. Sedangkan dalam konteks yudikatif, polri harus tunduk kepada hukum, jawab Tito Karnavian. Jawaban itu langsung di jawab ketika Benny selesai  melontarkan pertanyaan tersebut. 

Benny pun mengaku melontarkan pertanyaan mengenai loyalitas itu karena ia memastikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan Polri haruslah berada diatas Loyalitas terhadap Presiden. Benny juga menerangkan maksud dari pertanyaan yang di lontarkannya yaitu kalau nanti ada pemilihan presiden, seorang Calon Kapolri janganlah menjadi "alat" dari presiden, apalagi calon presiden dari pertahanan. Jelas politisi dari partai Demokrat ini.
Mendengar jawaban dari calon kapolri Tito Karnavian dan penjelasan politisi dari partai demokrat tersebut akhirnya, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo pun berkomentar " Untung Pak Tito tidak terjebak,"  kata-kata itu akhirnya di sambut tawa oleh para anggota Komisi III DPR yang saat itu hadir.

Pertanyaan mengenai loyalitas itulah yang mencengangkan dan akhirnya juga malah bisa mencairkan suasana pada saat rapat tersebut. Uji kepatutan dan kelayakan tersebut masih dilanjutkan dengan berbagi pertanyaan-pertanyaan lain. Semoga informasi ini bermanfaat dan terima kasih.


Ketua DPRD DKI Jakarta mengingatkan Anggota Dewan Giat Bekerja, Ada Apa?

Ketua DPRD DKI Jakarta mengingatkan Anggota Dewan untuk Bekerja Giat - Kinerja dari anggota DPRD memang selalu menjadi hal yang diperhatikan oleh banyak masyarakat. Oleh karena itu Ketua DPRD DKI Jakarta yaitu Prasetio Edi Marsudi lebih intens dalam mengingatkan anggota dewan lain untuk tetap bekerja maksimal. Hal ini di katakan oleh ketu DPRD DKI Jakarta karena pada tahun 2016 hingga 2017 mendatang Jakarta merupakan tahun politik. Salah satunya adalah adanya Pilkada DKI 2017.

Ketua DPRD DKI Jakarta mengingatkan Anggota Dewan Giat Bekerja, Ada Apa?
Ketua DPRD DKI Jakarta mengingatkan Anggota Dewan Giat Bekerja, Ada Apa?


Ketua DPRD DKI Jakarta mengatakan bahwa para anggota dewan harus tetap aktif, karena kinerja dari para anggota dewan itu nantinya yang merasakan masyarakat juga. Masyarakat pastinya menilai baik para anggota dewan atau wakil dari rakyat ini dengan cara datang ke rapat-rapat atau saat reses, ujar ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, yang ber alamat di jalan kebon sirih pada kamis, 23/6/2016.

Sebagai ketua dari DPRD DKI Jakarta, Prasetio juga sangat yakin bahwa para anggota dewan atau para wakil rakyat ini akan senantiasa menjalankan tugasnya. Seperti yang dilakukan saat ini, anggota dewan di jakarta sedang melakukan reses meskipun persiapan pilkada di internal partai sedang berlangsung saat ini.

Sebelum hal itu di bicarakan oleh ketua DPRD DKI Jakarta, menteri dalam negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa provinsi DKI Jakarta saat ini sedang melewati tahun-tahun politik yaitu menjelang Pilkada DKI 2017 mendatang.

Akan tetapi walaupun demikian, Tjahjo masih berharap urusan pilkada tidak akan mengganggu kinerja dari pemerintahan nantinya. Tjahjo berharap tahun politik ini bisa aman terkendali dengan baik dan sampai aktivitas pemda dan DPRD memforsir pada aktivitas politik sehingga dalam melayani warga jadi tidak fokus.

Itulah hal yang diterapkan dan di rencanakan oleh ketua DPRD DKI Jakarta dalam menghadapi tahun politik yaitu dengan cara mengingatkan kepada para anggota dewan untuk selalu meningkatkan kinerja pada tahun 2016 hingga 2017 mendatang. Dengan hal ini juga menjadikan tolok ukur kepercayaan dan penilaian dari masyarakat kepada aggota dewan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.

Wednesday, June 22, 2016

Kasus Unair Belum Beres, KPK Kermbali Periksa La Nyalla Sebagai Saksi

Kasus Unair Belum Beres, KPK Kermbali Periksa La Nyalla Sebagai Saksi
Kasus Unair Belum Beres, KPK Kermbali Periksa La Nyalla Sebagai Saksi


Kasus Unair Belum Beres, KPK Kermbali Periksa La Nyalla Sebagai Saksi - Kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di RS Universitas Airlangga (Unair) nampaknya belum juga menemukan titik terang. Pada tahun 2015 kemarin, tepatnya bulan Maret, KPK juga telah melibatkan Ketua Dagang dan Industri Jawa Timur tersebut sebagai saksi dalam kasusnya tersebut. Nampaknya belum puas saat itu, hari ini La nyalla kembali dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait kasus tersebut.

Sebelumnya diakui La Nyalla bahwa ia ditanyai bagaimana memenangkan tender di Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya. Menurut apa yang disampaikan, perusahaan tempat La Nyalla berkerja yautu PT Airlangga Tama Nusantara Sakti tersebut telah melakukan Joint Operation dengan PT Pembangunan Perumahan di rumah sakit itu sejak lama yaitu tahun 2010. Saat ini La Nyalla diasingkan di Rumah Tahanan Salemba  Kejagung. Hal ini dikarenakan La Nyalla memang telah berstatus sebagai thanan kejati Jawa Timur dan di tempatkan di Kejaksaan Agung .

“Untuk saat ini pemeriksaan saksi yaitu La Nyalla dilakukan di kejaksaan. La Nyalla akan segera diperiksa untuk efisiensi di kejaksaan.” Konfirmasi Priharsa Nugraha selaku Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK.

Berbeda dari sebelumnya, saat ini pihak KPK tidak hanya menyelidiki perihal pembangunan rumah sakit Unair Surabaya tersebut, tetapi KPK juga memeriksa mengenai pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Unair tersebut.

Untuk informasi saat ini, KPK telah menetapkan tersangka kasus tersebut. Yaitu Mintarsih yang menjabat sebagai Direktur Marketing PT Anugrah Nusantara, serta Bambang Giatno Raharjo selaku bagian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan.

Keduanya diduga telah melakukan penyalahgunaan pengadaan alat kesehatan pada Laboraturium Rumah Sakit Tropik Infeksi di Universitas Airlangga tersebut. Diperkirakan mereka berdua telah melakukan kecurangan pada tahap 1 dan 2 tahun anggaran 2010 dengan total nilai proyek sebesar 87 miliar. Sampai saat ini bisa dipastikan keduanya telah menimbulkan kerugian bagi negara sebesar 17 miliar.

Sedangkan untuk kasus penyalahgunaan saat proses pembangunan Rumah Sakit Unair, ditetapkan atas nama Fasichul Lisan yang merupakan mantan rector Unair sebagai tersangka. Dugaan sementar ia telah menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. Kerugian diperkirakan mencapai 85 miliar, dari total nilai yaitu 300 miliar.

Jokowi Kembali Blusukan Untuk Tinjau Tol Bocimi, Mengapa?

Jokowi Kembali Blusukan Untuk Tinjau Tol Bocimi, Mengapa? Saat ini Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan akan mengunjungi berbagai daerah di Jawa Barat, sebut saja Bogor, Depok, sampai Bekasi. Kota pertama yang dikunjungi adalah Bogor. Disisni beliau akan kembali meninjau Tol Bogor-Ciamis-Sukabumi atau disingkat Bocimi. Mengapa demikian? Ya menurut informasi yang beredar, Tol Ciami ini telah mengalami Ground Breaking sebanyak 4 kali.

Jokowi Kembali Blusukan Untuk Tinjau Tol Bocimi, Mengapa?
Jokowi Kembali Blusukan Untuk Tinjau Tol Bocimi, Mengapa?

Hal ini terjadi sudah hampir satu dekade, yaitu dimulai sejak tahun 1997. Padahal dijadwalkan Tol ini akan menyelesaikan proses pembangunan pada tahun 2019 nanti. Karena sudah sangat molor, akhirnya Jokowi turun tangan sendiri untuk meninjau proses pengerjaannya. Meski dijadwalkan rampung tahun 2019, Jokowi mengharapkan proyek ini diselesaikan lebih cepat. Hal ini dikarenakan kebutuhan rakyat yang sudah sangat mendesak. Jokowi berharap para kontruktor dapat menyelesaikannya pada tahun 2018.

Tol Ciami ini diperkirakan akan memakan 4 seksi, yang mana saat ini masih berjalan di seksi 1. Beliau pun menambahkan proses pengerjaan pada seksi 1 ini pun akan segera rampung.
“Pembangunan  saat ini sudah memasuki seksi 1, prosentasi pembebasan lahanpun sudah mencapai 95%.” Tutur Jokowi di tempat.

Sedangkan PT Waskita Raya sendiri memprediksi bahwa dalam satu seksi ini akan selesai tahun depan. Proses pembangunan pada seksi 1 diperkirakan sejauh 15 km. dan untuk keseluruhannya sejauh 54 km.


Dalam blusukannya kali ini Jokowi rupanya tak sendiri, beliau terlihat ditemani Rini M Soemarno selaku Menteri BUMN, Basuki Hadimulyono selaku Menteri PU, dan jajarannya. Selain menengok Tol Ciami, hari ini beliau juga dijadwalkan mengunjungi Tol Depok – Antasari dan  proyek jalan layang Bakasi-Cawang-Kampung rambutan. 

Selain itu di bawah pengawasan Kemenristek Dikti, beliau akan berkunjung ke Industri Penggemukkan Sapi yang berada di Rumpin kota Bogor. Untuk malam harinya, Jokowi akan menghadiri peringatan nuzulul Quran 1437/2016. Kegitan ini akan dilaksanakan di Istana Negara, tepatnya di jalan Medan Merdeka sebelah Utara. Perlu kita ketahui, pada hari ini ternyata Presiden Republik Indonesia ini genap berusia 55 tahun. Beliau lahir pada tanggal 21 juni 1961.

Tuesday, June 21, 2016

Ketum Golkar Sambangi Menko Polhukam, ada apa sebenarnya?

Ketum Golkar Sambangi Menko Polhukam, ada apa sebenarnya?

Ketum Golkar Sambangi Menko Polhukam, ada apa sebenarnya?
Ketum Golkar Sambangi Menko Polhukam, ada apa sebenarnya?

Hari ini, Senin, 20/06/2016 tampak Setya Novanto selaku ketua umum partai Golkar menyambangi Luhut Pandjaitan di kantornya. Novanto tiba di kantor Menko Polhukum Luhut pada setengah dua belas siang. Novanto yang mengenakan setelan jas ini terlihat turun dari mobil Lexus yang memiliki nomor polisi B 1191 SAL.

Sebelumnya Novanto tak banyak member penjelasan terkait sambangannya terhadap Luhut tersebut. Informasi yang terkini menyebutkan bahwa sore Luhut akan mengadakan buka bersama sekaligus member santunan kepada anak yatim di aula kantor DPP Partai Golkar. Setelah urusannya dengan Luhut selesai, akhirnya Novanto memberikan penjelasan perihal kedatangannya tersebut.

Pertemuannya kali ini pun cukup singkat, karena hanya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Sekitar setengah satu siang, Novanto terlihat menjejakkan kakinya keluar dari kantor Luhut.
Meski hanya berlangsung 1 jam, Novanto mengaku banyak membahas shal – hal strategis bersama Luhut. Hal ini pun diungkapkannya langsung kepada awak media yang telah menunggunya.

“Kami  telah membahas situasi dalam proses yang kami hadapi secepatnya.” Papar Novanto saat keluar dari kantor Luhut yang berada di Jl. Medan Merdeka Barat siang itu. Beliau pun menuturkan bahwa ia juga membicarakan masalah parlemen dan pemerintahan, terutama masalah UU Tax Amnesty.

Beliau mengharapkan masalah mengenai UU Tax Amnesty akan segera terselesaikan. Berbagai koordinasi dengan pemerintah pun terus dilakukan. Mengingat bahwa UU ini adalah hal yang sangat penting dan membutuhkan banyak dukungan. Beliau juga menambahkan meski membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi dipastikan bahwa minggu – minggu ini Tax Amnesty bisa di paripurnakan.

Meski dinilai sangat sibuk menjelang pilgub DKI Jakarta Februari mendatang, kehadiran Novanto ini memang telah lama ditunggu – tunggu oleh Luhut. Mengingat baru – baru ini partai Golkar baru saja menyelesaikan menggekar Musyawarah Daerah DKI Jakarta. Hasilnya, Musda memilih Fayakhun andriadi sebagai ketua umum DPD I partai Golkar DKI Jakarta, serta tetap teguh mendukung Ahok sebagai cagub dalam pilgub mendatang.

Tak Mau Ulang Kenangan Pahit, Gerindra Tak Akan Calonkan Ahok Meski Capai 2 Juta KTP

Tak Mau Ulang Kenangan Pahit, Gerindra Tak Akan Calonkan Ahok Meski Capai 2 Juta KTP - Jelang  pemilihan gubernur DKI Jakarta Februari mendatang, nampaknya persaingan antar parpol semakin memanas. Apalagi dengan muncul nama calon yang sudah tak asing lagi bagi kita. Ya, Basuki Tjahja Purnama atau yang akrab disapa Ahok ini dipastikan akan kembali mencalonkan diri pada pilgub DKI Jakarta mendatang.

Tak Mau Ulang Kenangan Pahit, Gerindra Tak Akan Calonkan Ahok Meski Capai 2 Juta KTP
Tak Mau Ulang Kenangan Pahit, Gerindra Tak Akan Calonkan Ahok Meski Capai 2 Juta KTP

Sejauh ini Ahok telah berhasil mengumpulkan KTP sebanyak 1 juta. Hal ini membuat Ahok yakin bahwa parpol-parpol akan datang mendukungnya setelah capaiannya tersebut. Tapi yang mengejutkan, hal ini tidak berlaku untuk parpol Gerindra. Mengingat di tahun 2015 dulu Gerindra mengalami pengalaman pahit bersama Gubernur Jakarta itu. Bahkan pihak Gerindra menyebutkan bahwa Ahok bukan siapa-siapa tanpa Gerindra.

“Ahok itu tidak ada apa-apanya tanpa kita, kita yang mencalonkan, kita yang memperjuangkan. Pada waktu  itu Jokowi belum mengenal Ahok, ya itu sejarahnya. Akhirnya partai Gerindra memilih dengan Ahok, dan ternyata terpilih” ungkap ketua Fraksi Gerindra di DPR ini.

Meski sampai saat ini partai Gerindra belum juga mengumumkan siapa pasangan calon gubernur yang akan diusungnya, parpol yang dipimpin oleh Prabowo subianto ini tak ada satu niatpun untuk kembali mengusung nama Ahok dalam pencalonannya kelak. Hal ini pun ditegaskan kembali oleh Muzani bahwa seberapa besar pencapaian Ahok kali ini, parpol Gerindra tak akan kembali mengulang kenangan pahit pada pilgub 2015 yang lalu.

“Dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta pada Februari yang akan datang, kami sudah mengambil keputusan untuk tidak akan mencalonkan Ahok. Mau KTP mencapai 1 juta atau 2 juta, kami sudah sepakat untuk tidak mencalonkannya kembali.” tambah Sekjen Partai Gerindra di Gedung DPR, Senayan, Senin (20/6/2016)

Terlepas dari Ahok, saat ini partai Gerindra memang tengah disibukkan dengan pencalonan nama pasangan untuk pilgub mendatang. Ahmad Muzani pun menyebutkan, komunikasi Gerindra dengan sejumlah partaipun tetap berjalan.

“Saya telah membicarakan ini dengan Sekjen PDIP yaitu Hasto, memang pada bulan ramadhan ini belum bertemu. Tapi di lain waktu kita sudah merencanakan pertemuan kembali. Begitu pula dengan Sekjen Partai Demokrat..” papar perwakilan partai Gerindra tersebut.