Menko Luhut: Tunggu Info Intelijen Filipina Terkait Penyenderaan WNI - Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan
saat memberikan pidatonya untuk membuka acara Simposium Nasional “ Membedah
Tragedi 1965, pendekatan sejarah” Jakarta, senin (18/04). Acara symposium ini
dilakukan selama dua hari pada tanggal 18-19 April 2016 yang dihadiri oleh 200
kelompok korban 1965 dan sebelum tragedy 1965, Kapolri, Mendagri, Jaksa agung,
Menhukam, Menkopolhukam.
Menko Luhut: Tunggu Info Intelijen Filipina Terkait Penyenderaan WNI |
Pemerintah Indonesia masih menunggu
informasi dari intelejen Filipina terkait penyanderaan anak buah kapal
Indonesia oleh kelompok yang bersenjata dari Filipina.
“kita mendengar ada penyanderaan
tetapi kita perlu verifikasi, intelejen Filipina sampai hari rabu (22/06)
kemarin juga masih ragu,” ungkap Menteri Politik Hukum serta Keamanan Luhut
Binsar Panjaitan, Jakarta, jumat (24/6).
Terkait dengan pernyataan Panglima
TNI Jederal Gatot Nurmantyo bahwa tidak ada penyanderaan yang terjadi di
Filipina, kader Golkar menyatakan bahwa itu bukan kesalahan dari Panglima TNI,
karena saat itu kabarnya memang masih simpang siur.
Pada hari itu juga tetapi ditempat
yang berbeda, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengecam aksi penyanderaan
kapal anak buah Indonesia oleh kelompok bersenjata yang terjadi di Filipina
selatan pada 20 jini 2016 kemarin.
“pemerintah Indonesia mengecam keras
terulangnya penyandraan pada (ABK) WNI di Filipina selatan. Kejadian yang
ketiga kalinya ini sudah tidak dapat ditoleransi” ungkap Menlu Retno di
Kementerian Luar Negeri.
Ia mengatakan bahwa pada tanggal 23
juni 2016 pihaknya mendapat konfirmasi bahwa memang terjadi penyanderaan
terhadap (ABK) WNI dari kapal Tongkang Robby 152 dan Tugboat Charles 001.
Retno juga mengungkapkan bahwa
penyanderaan tujuh ABK tersebut terjadi di laut sulu dalam 2 tahap, yaitu pada
tanggal 20 jui sekitar pukul 11.30 dan pukul 12.45 waktu setempat oleh 2
kelompok bersenjata yang berbeda.
“saat terjadi penyanderaan kapal
membawa 13 orang ABK, 7 disandera dan 6 lainnya dibebaskan. Dan saat ini ABK
yang bebas sedang dalam perjalanan menuju samarinda” ungkapnya.
Terkait dengan hal tersebut, retno
berkata, Pemerintah Indonesia meminta kepada pemerintah Filipina agar
memastikan keamanaan pada wilayah perairan Filipina selatan, agar tidak
mengganggu ekonomi kawasan sekitarnya.
“Terkait hal ini pemerintah
Indonesia siap memberikan kerja samanya,” ungkapnya.
Retno mengatakan bahwa pemerintah
Indonesia akan melakukan segala cara agar ABK yang disandera tersebut
dibebaskan".
Pemerintah Indonesia juga akan
melakukan rapat koordinasi di kantor menteri politik hokum dan keamanan dengan
semuan pihak yang terkait. “Keselamatan ketujuh
ABK WNI tersebut merupakan prioritas,” ungkapnya.
No comments:
Post a Comment